RITECH INDONESIA

Jakarta - 'Drama' kembali disiarkan dari Cikeas. Para tokoh ternama berdatangan, muncul pernyataan, menyusul pengamatan, lalu saling ribut, dan kemudian terjadi kegaduhan. Semua, apa pun yang terjadi di dan terkait peristiwa di Cikeas menjadi tontonan seluruh rakyat Indonesia.

Tontonan itu makin mendidih pada Rabu, 13 Oktober lalu. Hari itu, para tokoh penting parpol berdatangan ke kompleks kediaman Presiden SBY itu. Ada Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali.

Tidak ketinggalan pula Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaq, dan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa.

Rabu, 13 Oktober itu, memang ada pertemuan penting presiden dengan ketua umum parpol. Mereka membahas masa depan koalisi. Dan tentu saja nama menteri yang akan di-reshuffle.

Lalu setelah para petinggi parpol itu, hari-hari selanjutnya sejumlah nama terkenal bergantian menyambangi rumah Presiden di kota hujan itu. Ada para menteri dan calon wakil menteri yang menjalani audisi.

Setiap hari sebelum dan setelah audisi itu, tidak ketinggalan ada pernyataan dari istana atau pun dari para tokoh yang datang. Bahasannya tentu saja terkait reshuffle yang sudah lama diwacanakan. Tentu saja rumor juga ikut menyebar.

Salah satu rumor yang menyebar, dalam pertemuan Rabu itu, SBY menegur Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaq. SBY tidak senang dengan sikap politikus PKS di parlemen yang mengklaim punya kontrak politik khusus dalam koalisi. Sebutan 'kontrak politik khusus' itu disebut-sebut membuat SBY seolah-olah merasa ditekan.

Seminggu sebelumnya, Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta memang mengungkapkan PKS mempunyai kontrak spesial yang berbeda dengan parpol lainnya. Dengan kontrak khusus itu, PKS yakin aman dari gunting reshuffle. "Kita punya kontrak spesial dua telor," ujar Anis kala itu.

Karena punya kontrak politik khusus itu pula, Anis tidak ragu menuding reshuffle kabinet bertujuan untuk keperluan pemenuhan logistik parpol menghadapi Pemilu dan Pilpres 2014. Belakangan, bahkan Sekjen DPP PKS itu menyatakan reshuffle kabinet bukan jaminan perbaikan kinerja pemerintahan tapi hanya membuat kegaduhan politik.

Klaim Anis ini pun dirasa mengganggu oleh Partai Demokrat.Wakil Ketum DPP PD, Max Sopacua lantas membantah adanya kontrak khusus untuk PKS. Elite PD lainnya pun ikut menyerang PKS.

Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan bahkan menyebut PKS terlalu mengganggu. "Sepertinya PKS yang terlalu mengganggu sampai menyebut reshuffle untuk kepentingan logistik 2014," ujar Ramadhan.

Nah setelah itu elite PD dan PKS terus terlibat perang pernyataan. Hingga kemudian pada 9 Oktober, Menkominfo Tifatul Sembiring mengakui ada 'teguran' dari SBY kepada PKS.

Kata Tifatul, menteri-menteri dari PKS diminta untuk meredakan 'kegaduhan' di internal PKS mengenai isu reshuffle kabinet. "Beliau meminta ketidaknyamanan dan pertengkaran di bawah itu agar di-stop. Intinya begitu," kata Tifatul.

Namun setelah teguran itu, anggota DPR dari PKS Fahri Hamzah justru balik menuding kegaduhan dibikin oleh SBY sendiri. Kabar Presiden PKS ditegur SBY dalam pertemuan di Cikeas pun dibantah PKS.

PKS lantas menggelar rapat menyikapi reshuffle. Kabar datang, PKS mengancam akan keluar dari koalisi bila ada satu menterinya dicopot. Kabar itu kemudian ditanggapi PD dengan balik menantang PKS untuk keluar dari koalisi. Tapi isu terakhir menyebutkan, SBY dan PKS telah membuat deal, yakni seorang menteri PKS akan didepak dari kabinet.

PKS mempunyai 4 kursi menteri yakni Menkominfo, Menristek, Mensos, dan Mentan. Kabarnya setelah melalui tarik ulur di internal, PKS memutuskan tetap memilih bertahan di koalisi dan legowo kehilangan kursi Menristek.

Hingga kini kegaduhan reshuffle antara PKS dan PD masih berlangsung. Bagi politisi PKS menuding reshuffle sengaja dibikin gaduh oleh orang-orang SBY. Bagi PKS, reshuffle semestinya bisa berlangsung tenang bila saja partai penguasa itu tidak membuat pengumuman.

"Kenapa harus di-declare dulu. Artinya apa?" kritik Anis Matta.

PKS tidak mau disebut membuat kegaduhan. Sebab bagi PKS, memang sudah semestinya dilakukan konsensus bersama partai koalisi bila SBY akan melakukan reshuffle. Semua harus jelas, siapa yang diajak masuk kabinet siapa yang harus di luar.

"Tidak baik SBY kalau mengeluarkan dan memasukkan orang dalam koalisi seperti rekrutmen kuli bangunan. Harus jelas," kata Fahri.

Sebenarnya ada apa di balik kegaduhan reshuffle? Diduga ada dua target besar terkait kegaduhan itu. Pertama, untuk meredam kasus besar yang belakangan mengarah ke SBY. Misalnya kasus suap pembangunan Wisma Atlet yang melibatkan bekas Bendahara Umum PD Muhammad Nazaruddin dan kasus Century yang belakangan mulai dikorek-korek lagi pasca audit forensik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Target kedua, kehebohan reshuffle ini untuk menaikkan pamor SBY di mata publik yang semakin merosot tajam. "Jadi saya kira, ribut-ribut soal reshuffle hanya untuk mengalihkan pandangan publik terhadap kasus-kasus yang melilit elit PD dan pencitraan SBY saja," kata pengamat politik Ray Rangkuti.

Indikasi reshuffle untuk membuat pengalihan isu publik, menurut Ray, bisa dilihat dari lamanya waktu peluncuran isu reshuffle, dan proses yang dilakukan. Apalagi dalam proses reshuffle, SBY terkesan menggunakan cara-cara yang menyedot perhatian. Misalnya dengan memindahkan kegiatan selama reshuffle di kediamannya di Cikeas. Cara seperti itu jelas menyedot perhatian publik.

"Dalam urusan pencitraan atau menyedot perhatian publik. Memang pemerintahan SBY jagonya," kritik Ray.

(iy/vit)