RITECH INDONESIA

Heru Lelono mengaku belum bisa memastikan tanggal persisnya. Namun sepertinya perombakan itu tidak akan dilakukan pada awal bulan karena Presiden SBY sedang banyak kegiatan kenegaraan. "Tanggal 11 Oktober beliau keluar kota, tanggal 20 Oktober juga. Mungkin di antara tanggal itu (pengumumannya)," ujar Heru, disela Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, kemarin (28/9).

Heru yang merupakan salah satu Komisaris Bank BRI ini menegaskan bahwa perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Bersatu II bulan depan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. Apalagi masa pemerintahan tinggal tiga tahun lagi. "Target utamanya untuk perbaikan kinerja yang dilakukan setelah evaluasi kinerja dan kebijakan yang dikeluarkan para menteri dalam dua tahun ini," tambahnya.

Meski demikian, Heru tidak menampik bahwa kepentingan politik juga menjadi pertimbangan Presiden dalam memperbaikan kabinet pada bulan Oktober mendatang.  Meski begitu porsi politik tidak besar. "Di Indonesia siapa pun Presidennya tidak bisa lepas dari politik, tetapi dalam reshuffle besok politik bukan pertimbangan utama," tegasnya.

Heru mengakui bahwa faktor kesehatan juga menjadi pertimbangan SBY. Sebab Menteri harus memiliki daya tahan untuk bekerja terus sampai 2014. Ungkapan itu seolah mengisyaratkan rencana penggantian Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Mustafa Abubakar yang beberapa waktu lalu harus dirawat di Singapura akibat sakit jantung. "Kesehatan itu syarat mutlak bagi seorang Menteri," tegasnya.

Heru membenarkan bahwa Presiden SBY sudah melakukan sejumlah pertemuan dengan para pimpinan parpol untuk membicarakan rencana pergantian sejumlah menteri itu.  "Itu fakta politik tetapi yang menjadi sasaran adalah perbaikan kinerja pemerintahan sampai 2014, karena Presiden juga berpikiran untuk memberikan warisan kerja yang baik bagi penggantinya mendatang," ungkapnya.

Dengan target perbaikan kinerja pemerintahan, lanjut Heru, reshuffle kabinet juga akan disertai berbagai perubahan atau pergantian pimpinan di BUMN, badan negara dan komisi-komisi negara. "Perbaikan juga pada BUMN, badan-badan dan komisi-komisi yang terkait dengan pembangunan, semua akan diperbaiki," lanjutnya.

Mengenai posisinya sebagai Komisaris Bank BRI, Heru mengaku dirinya mewakili pemerintah sebagai pemegang saham BRI. Dia menegaskan bahwa secara pribadi Presiden SBY tidak memiliki misi khusus menempatkan dirinya di bank plat merah tersebut. "Tentunya yang punya kepentingan adalah pemerintah sebagai pemegang saham. Tidak ada titipan khusus dari Presiden kepada perusahaan BUMN," tukasnya.

Terkait nama-nama menteri yang bakal diganti, pihak Partai Demokrat juga sudah mulai menyampaikan sinyal beberapa pos yang bakal diganti. Ketua Departemen Perekenomian DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana mengungkapkan, bahwa ada beberapa bidang di kementrian yang perlu mendapat evaluasi yang berbuntut reshuffle.

"Perekonomian ada (yang direshuffle), karena kita butuh ekonomi yang baik," ujar Sutan Bhatoegana, di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Meski tidak menyebutkan siapa yang akan diganti, namun pernyataan Sutan tersebut selaras dengan indikasi yang sempat disampaikan Menko Perekonomian Hatta Radjasa beberapa waktu sebelumnya. Yaitu, pembantu presiden di bidang perekonomian yang akan diganti adalah menteri yang selama ini sering telat rapat. Di internal, menteri yang kerap dicitrakan seperti itu adalah Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh, yang berasal dari Partai Demokrat.

Selanjutnya, Sutan menambahkan, kinerja pembantu presiden di bidang transportasi juga kemungkinan akan ada evaluasi. Apalagi, lanjut dia, dengan seringnya terjadi kecelakaan beberapa waktu terakhir. "Kalau transportasi kan juga mempengaruhi ekonomi, kalau transportasinya bagus, ekonomi juga bagus," tandasnya, kembali tanpa menyebut nama yang bersangkutan. Namun, indikasi yang disampaikan Sutan tersebut diperkirakan menunjuk pada posisi Menteri Perhubungan Freddy Numberi. Salah seorang kader Demokrat pula yang ada di kabinet.

Tidak hanya itu, tambah wakil ketua fraksi Demokrat di DPR itu, carut marutnya birokrasi reformasi birokrasi juga bakal menjadi catatan dan penting dilakukan pembenahan. Apalagi, lanjut Sutan, pelayanan terhadap masyarakat juga tidak maksimal, hingga saat ini. "Reformasi birokrasi, ini sejak jaman Belanda. Dulu biasanya harus melalui 8 meja, sekarang harus 4 meja, kan seperti itu," tegasnya.

Anggota komisi VII DPR tersebut juga memberikan indikasi, bahwa masalah hukum dan pemberantasan korupsi juga harus dibenahi. "Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi penting," tandasnya.

Sementara itu, hawa perombakan kabinet (reshuffle) Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid dua, makin terasa di Istana Kepresidenan. Kemarin (28/9), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima paparan dari Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Kantor Presiden.

Wapres Boediono dan hampir seluruh anggota KIB jilid dua ikut hadir untuk mendengarkan masukan dari Wantimpres. Hanya Menlu Marty Natalegawa dan Menkeu Agus Martowardojo yang tidak tampak karena tengah berada di luar negeri. Keduanya diwakili Wamenlu Triyono Wibowo dan Wamenkeu Anny Ratnawati.

Usai rapat yang berlangsung tertutup selama sekitar dua jam itu, anggota Wantimpres Ryaas Rasyid mengaku tidak memberikan masukan terkait reshuffle. "Kita memberikan masukan mengenai ini lho situasi, implikasi tentang kinerja kabinet," katanya.

Dia menyebutkan, ada beberapa masalah di bidang ekonomi yang perlu untuk ditinjau kembali. Termasuk berkaitan dengan keseimbangan pembangunan wilayah timur dan barat Indonesia. "Juga menyangkut reformasi birokrasi," ujar Ryaas. Kemudian juga mengenai hubungan dengan parlemen sehingga pembahasan RUU tidak tersendat.

Menurut pria kelahiran Gowa, Sulawesi Selatan itu, presiden akan menyampaikan policy speech terkait dengan rencana tiga tahun ke depan. Rencananya, pidato tersebut disampaikan sebelum 20 Oktober.

Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan, masukan dari Wantimpres lebih kepada implementasi strategi pemerintah selama ini. Menurutnya, tidak ada kementerian tertentu yang secara khusus disorot.

Meski begitu, Julian menegaskan, presiden tetap melakukan persiapan penataan kabinet dengan memerhatikan pertimbangan dari Wantimpres. Proses reshuffle, disebutnya, akan dimulai pada minggu awal bulan Oktober. "Presiden akan berkomunikasi (dengan para menteri)," katanya.

Sementara itu, Ketua UKP4 (Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) Kuntoro Mangkusubroto mengungkapkan, masih ada kementerian yang mendapatkan rapor merah berdasarkan evaluasi UKP4. "Merata merah di semua kementerian," katanya. Namun dia menolak membeberkan lebih jauh hasil evaluasinya.

Kuntoro hanya mengatakan, rapor merah tersebut berkaitan dengan target kinerja kementerian yang tidak tercapai seperti yang direncanakan di awal tahun. "Misalnya apabila ada program yang tidak mencapai sasaran," ujarnya.

Sementara itu, menteri yang santer dikabarkan bakal digusur dari kabinet terlihat enggan menanggapi isu reshuffle. Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh misalnya. Dia memilih untuk tidak memersoalkan masalah reshuffle karena merupakan hak prerogatif presiden. "Gini ya, dari pada main ketapel lebih baik makan rujak. Dari pada bicara reshuffle, lebih baik nonton lawak," elaknya sembari bergegas.

Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa memilih untuk berjalan cepat baik saat masuk ke kompleks Kantor Presiden maupun saat hendak menuju mobilnya. Begitu juga dengan Menakertrans Muhaimin Iskandar yang irit bicara saat ditanya mengenai reshuffle. Dia hanya mengaku belum ada pembicaraan dengan SBY terkait reshuffle.

Namun pendapat berbeda disampaikan Menteri PDT Helmy Faisal yang juga berasal dari partai dengan Muhaimin, yakni PKB. "Beberapa kali Muhaimin diajak bicara. Saya kira itu bertahap pembicaraannya," katanya.

Terkait ramai-ramai soa reshuffle, Pengamat ekonomi Imam Sugema mengatakan akibat banyaknya menteri yang berasal dari partai politik maka kebijakan yang dihasilkan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II hingga saat ini bias dan bukan merupakan kebijakan yang lahir dari keinginan masyarakat. "Kebijakan yang diambil lebih banyak berdasarkan kepentingan partai politik. Kalau sudah begitu saya kira banyak menteri yang layak direshuffle," ketusnya.

Menurutnya, kinerja sejumlah menteri ekonomi belum maksimal sehingga layak untuk dilakukan perombakan. Kinerja tim ekonomi KIB II selama ini tidak melahirkan program dan kinerja yang memuaskan. "Komposisi menteri ekonomi yang baru harus lebih baik. Kalaupun bukan dari kalangan profesional, misalkan dari partai politik lagi, setidaknya harus punya "sense" dalam urusan ekonomi," jelasnya. (wir/dyn/fal)

 

Sumber : JPPN