JAKARTA- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono tiba di masjid Istiqlal, Jakarta, untuk mengikuti salat Idul Adha.

Dalam kesempatan ini, turut hadir Wapres Boediono didampingi Ibu Herawati, Gubernur DKI Fauzi Bowo, sejumlah menteri, dan duta besar negara sahabat.

Pantauan okezone, Minggu (6/11/2011), rombongan Presiden tiba pukul 06.50 WIB. Sesaat setelah presiden tiba, iqomat Idul Adha dikumandangkan.

Presiden dan Wapres serta jajaran menteri dan para duta besar negara tetangga menempati baris pertama.  Imam dalam salat Id di Istiqlal kali ini  adalah Husni Ismail dan bertindak selaku khatib,R ektor UIN Alaudin, Makassar Prof Dr H A Qadir Gassing.

Sementara itu, pengamanan di masjid Istiqlal cukup ketat. Ratusan personel polisi tampak berjaga mulai dari pintu masuk Istiqlal. Para jamaah yang masuk ke masjid juga diperiksa satu per satu. 

Sumber : link

Bahkan, anggota Komisi III DPR RI ini mengklaim, lagu berjudul 'Bersatu dan Maju' itu dapat membangkitkan semangat generasi muda Tanah Air.

"Kita harus bangga, apalagi ada darah seni di diri beliau (Presiden SBY). Apalagi lagu-lagu beliau selalu memberi semangat pada kita rakyat Indonesia," puji Ruhut disela-sela kunjungan kerjanya bersama Komisi III DPR RI di Medan, Selasa (1/11/2011).

Ruhut menganggap, lagu ciptaan Presiden Indonesia ke-6 ini, bukan lagu sembarangan karena akan dinyanyikan oleh penyanyi yang memiliki musikalitas tinggi.

"Lagu beliau bukan sembarangan, yang menyanyikan saja alumni Indonesian Idol," tambahnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, lagu berjudul Bersatu dan Maju tersebut akan menjadi Theme Song pada SEA Games yang sebentar lagi akan digelar di Palembang. Lagu tersebut akan dinyanyikan oleh alumni pertama Indonesian Idol. 

Sumber : link

Jakarta - Mantan Ketua MK Jimly Assiddiqie menilai kebijakan Menkum HAM Amir Syamsuddin moratorium remisi koruptor dan teroris terburu-buru. Namun Jimmly memberikan tetap semangat kepada Amir agar tidak takut menghadapi koruptor.

"Kebijakan Amir bisa dikatakan melanggar hukum karena mungkin buru-buru atau untuk mengejar harapan masyarakat. Jadi niatnya memang sudah baik, cuma caranya perlu dievaluasi. Yang saya bilang jangan sembrono artinya harus prosedural, datanya lengkap dan untuk perbaikan bukan untuk popularitas," tutur Jimly, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/11/2011).

Menurut Jimly, dari niatnya kebijakan ini sudah sesuai harapan masyarakat luas agar koruptor dan teroris diberi pengetatan khusus remisi. Bahkan semua pemberian remisi itu dievaluasi kembali supaya ada pengetatan.

"Tapi kalau cukup PP ya pemerintah harus memperbaiki PP dulu. Jadi harus diselesaikan dulu kebijakannya, baru penerapannya. Jangan buru-buru mengeluarkan kebijakan," ingatnya.

Menurutnya, terbuka peluang orang-orang yang dirugikan dapat menggugat Menkun HAM. Terutama sejumlah orang yang tersangkut kasus korupsi dan remisinya dibatalkan tiba-tiba.

"Tetapi kepada orang-orang yang dirugikan itulah tidak tertutup upaya hukum. Kalau menteri baru ya tegar saja sudah kepalang. Biasa ada yg membuat kebijakan ada yang menggugat, bagi-bagi tugas. Ya kan, bisa digugat PTUN bisa juga judicial review," tuturnya.

Karena itu menurutnya harusnya dibuatkan dulu aturannya baru dilaksanakan. Supaya di kemudian hari tidak terulang masalah yang sama.

"Misalnya mulai Januari 2012 remisi syaratnya begini, diperketat. Jadi saran saya bukan ditiadakan tapi diperketat, khususnya bagi koruptor dan terorisme diperketat lagi misalnya adanya pertimbangkan perasaan masyarakat, suara publik dijadikan salah satu pertimbangan dan keadilan masyarakat dalam memberikan remisi. Ini untuk memperbaiki kepercayaan publik pada lembaga peradilan," paparnya.

Dijaman reformasi ini, imbuh Jimy, jika pejabat pemerintahan mau membuat keputusan, seorang pejabat harus memiliki data lengkap dulu. Ia mengingatkan agar pejabat jangan sembarangan, tidak boleh sembrono atau harus prosedural.

"Niatnya untuk perbaikan, kemulyaan bukan untuk popularitas. Kalo untuk popularitas, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu merugikan untuk mereka (Paskah, Panda) dan mereka berhak untuk menggugat ke PTUN. Tapi Saya menganjurkan, Menkumham jangan ngeper, bismilah jalan saja meski dengan gugatan-gugatan meskipun salah,"tandasnya.

Sumber : klik

Jakarta - 'Drama' kembali disiarkan dari Cikeas. Para tokoh ternama berdatangan, muncul pernyataan, menyusul pengamatan, lalu saling ribut, dan kemudian terjadi kegaduhan. Semua, apa pun yang terjadi di dan terkait peristiwa di Cikeas menjadi tontonan seluruh rakyat Indonesia.

Tontonan itu makin mendidih pada Rabu, 13 Oktober lalu. Hari itu, para tokoh penting parpol berdatangan ke kompleks kediaman Presiden SBY itu. Ada Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali.

Tidak ketinggalan pula Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaq, dan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa.

Rabu, 13 Oktober itu, memang ada pertemuan penting presiden dengan ketua umum parpol. Mereka membahas masa depan koalisi. Dan tentu saja nama menteri yang akan di-reshuffle.

Lalu setelah para petinggi parpol itu, hari-hari selanjutnya sejumlah nama terkenal bergantian menyambangi rumah Presiden di kota hujan itu. Ada para menteri dan calon wakil menteri yang menjalani audisi.

Setiap hari sebelum dan setelah audisi itu, tidak ketinggalan ada pernyataan dari istana atau pun dari para tokoh yang datang. Bahasannya tentu saja terkait reshuffle yang sudah lama diwacanakan. Tentu saja rumor juga ikut menyebar.

Salah satu rumor yang menyebar, dalam pertemuan Rabu itu, SBY menegur Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaq. SBY tidak senang dengan sikap politikus PKS di parlemen yang mengklaim punya kontrak politik khusus dalam koalisi. Sebutan 'kontrak politik khusus' itu disebut-sebut membuat SBY seolah-olah merasa ditekan.

Seminggu sebelumnya, Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta memang mengungkapkan PKS mempunyai kontrak spesial yang berbeda dengan parpol lainnya. Dengan kontrak khusus itu, PKS yakin aman dari gunting reshuffle. "Kita punya kontrak spesial dua telor," ujar Anis kala itu.

Karena punya kontrak politik khusus itu pula, Anis tidak ragu menuding reshuffle kabinet bertujuan untuk keperluan pemenuhan logistik parpol menghadapi Pemilu dan Pilpres 2014. Belakangan, bahkan Sekjen DPP PKS itu menyatakan reshuffle kabinet bukan jaminan perbaikan kinerja pemerintahan tapi hanya membuat kegaduhan politik.

Klaim Anis ini pun dirasa mengganggu oleh Partai Demokrat.Wakil Ketum DPP PD, Max Sopacua lantas membantah adanya kontrak khusus untuk PKS. Elite PD lainnya pun ikut menyerang PKS.

Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan bahkan menyebut PKS terlalu mengganggu. "Sepertinya PKS yang terlalu mengganggu sampai menyebut reshuffle untuk kepentingan logistik 2014," ujar Ramadhan.

Nah setelah itu elite PD dan PKS terus terlibat perang pernyataan. Hingga kemudian pada 9 Oktober, Menkominfo Tifatul Sembiring mengakui ada 'teguran' dari SBY kepada PKS.

Kata Tifatul, menteri-menteri dari PKS diminta untuk meredakan 'kegaduhan' di internal PKS mengenai isu reshuffle kabinet. "Beliau meminta ketidaknyamanan dan pertengkaran di bawah itu agar di-stop. Intinya begitu," kata Tifatul.

Namun setelah teguran itu, anggota DPR dari PKS Fahri Hamzah justru balik menuding kegaduhan dibikin oleh SBY sendiri. Kabar Presiden PKS ditegur SBY dalam pertemuan di Cikeas pun dibantah PKS.

PKS lantas menggelar rapat menyikapi reshuffle. Kabar datang, PKS mengancam akan keluar dari koalisi bila ada satu menterinya dicopot. Kabar itu kemudian ditanggapi PD dengan balik menantang PKS untuk keluar dari koalisi. Tapi isu terakhir menyebutkan, SBY dan PKS telah membuat deal, yakni seorang menteri PKS akan didepak dari kabinet.

PKS mempunyai 4 kursi menteri yakni Menkominfo, Menristek, Mensos, dan Mentan. Kabarnya setelah melalui tarik ulur di internal, PKS memutuskan tetap memilih bertahan di koalisi dan legowo kehilangan kursi Menristek.

Hingga kini kegaduhan reshuffle antara PKS dan PD masih berlangsung. Bagi politisi PKS menuding reshuffle sengaja dibikin gaduh oleh orang-orang SBY. Bagi PKS, reshuffle semestinya bisa berlangsung tenang bila saja partai penguasa itu tidak membuat pengumuman.

"Kenapa harus di-declare dulu. Artinya apa?" kritik Anis Matta.

PKS tidak mau disebut membuat kegaduhan. Sebab bagi PKS, memang sudah semestinya dilakukan konsensus bersama partai koalisi bila SBY akan melakukan reshuffle. Semua harus jelas, siapa yang diajak masuk kabinet siapa yang harus di luar.

"Tidak baik SBY kalau mengeluarkan dan memasukkan orang dalam koalisi seperti rekrutmen kuli bangunan. Harus jelas," kata Fahri.

Sebenarnya ada apa di balik kegaduhan reshuffle? Diduga ada dua target besar terkait kegaduhan itu. Pertama, untuk meredam kasus besar yang belakangan mengarah ke SBY. Misalnya kasus suap pembangunan Wisma Atlet yang melibatkan bekas Bendahara Umum PD Muhammad Nazaruddin dan kasus Century yang belakangan mulai dikorek-korek lagi pasca audit forensik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Target kedua, kehebohan reshuffle ini untuk menaikkan pamor SBY di mata publik yang semakin merosot tajam. "Jadi saya kira, ribut-ribut soal reshuffle hanya untuk mengalihkan pandangan publik terhadap kasus-kasus yang melilit elit PD dan pencitraan SBY saja," kata pengamat politik Ray Rangkuti.

Indikasi reshuffle untuk membuat pengalihan isu publik, menurut Ray, bisa dilihat dari lamanya waktu peluncuran isu reshuffle, dan proses yang dilakukan. Apalagi dalam proses reshuffle, SBY terkesan menggunakan cara-cara yang menyedot perhatian. Misalnya dengan memindahkan kegiatan selama reshuffle di kediamannya di Cikeas. Cara seperti itu jelas menyedot perhatian publik.

"Dalam urusan pencitraan atau menyedot perhatian publik. Memang pemerintahan SBY jagonya," kritik Ray.

(iy/vit)

Banyaknya anggapan bahwa PKS akan unggul dan sebagai satu-satunya partai berhaluan Islam yang tetap eksis dalam Pemilu 2014, sepertinya anggapan itu belum tentu menjadi kenyataan. Hal demikian bisa terjadi karena diakibat berbagai sikap dan ulah kader PKS yang menyimpang sehingga melunturkan simpati, empati, dukungan, dan harapan yang semula akan diberikan rakyat kepada partai yang disebut sebagai partai putih ini menjadi ditimbang ulang.

Setelah salah satu anggota DPR dari Fraksi PKS, Arifinto, kepergok menonton video porno, buka aib oleh salah satu pendiri Partai Keadilan, cikal bakal PKS, Kiai Haji Yusuf Supendi; dan pemanggilan anggota Banggar dari PKS Tamzil Linrung oleh KPK. Kini PKS dinista oleh banyak kalangan terkait dengan ucapan salah satu anggotanya, Fahri Hamzah dengan ucapannya yang ingin membubarkan KPK.

Apa yang dikatakan oleh Fahri Hamzah tersebut tentu melawan dari semangat untuk memberantas korupsi yang sekarang semakin mengganas dan menggila. Apa yang dikatakan oleh Fahri Hamzah tersebut membenarkan bahwa gerakan civil society yang terjadi di Indonesia tanpa melibatkan partai politik. Tanpa adanya keterlibatan partai politik ini juga diakui oleh Adnan Buyung Nasution bahwa gerakan antikorupsi yang dijalankan seiring reformasi birokrasi di Indonesia akhir-akhir ini melemah. Partai politik yang kerap melontarkan slogan bersih dan antikorupsi justru telah dinilai gagal berperan.

Ungkapan yang dikatakan oleh Adnan Buyung Nasution itu benar adanya, buktinya ketika kasus Cicak dan Buaya ramai, partai politik cenderung diam seolah-olah itu bukan urusannya. Diamnya partai politik itu bukan karena mereka tidak mengerti dan tidak paham tetapi karena mayoritas partai politik berada di dalam kekuasaaan sehingga ketika kekuasaan dicoba untuk digoyang maka mereka bersatu melawan goyangan itu.

Apa yang dilakukan oleh sebagaian kader PKS itu mengubah pandangan terhadap PKS yang selama ini dirasa santun, islami, proreformasi, dan antikorupsi, menjadi sebuah pandangan bahwa semua partai adalah sama, haus kekuasaan dan sarang koruptor. Partai ini ternyata sama saja dengan partai-partai lainnya.

Ketika Kiai Haji Yusuf Supendi, membongkar borok-borok kader PKS, banyak orang menuduh apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Yusuf Supendi tidak benar. Namun ketika Tamzil Linrung dipanggil KPK dan Fahri Hamzah menginginkan KKP dibubarkan, membuat apa yang diucapkan oleh Kiai Haji Yusuf Supendi itu bisa menjadi benar.

Apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Yusuf Supendi dengan membongkar aib rekan-rekannya sendiri itu tujuannya bagus juga, yakni mengungkap adanya lalu lintas uang yang bisa dikatakan tidak halal. Dengan laporan itu mengingatkan bahwa kader PKS juga suka uang yang jumlahnya sama dengan uang yang dikorupsi oleh koruptor, yakni miliaran.

Apa yang dilakukan oleh Arifinto, Tamzil Linrung, dan Fahri Hamzah menambah corengan atau noda yang sebelumnya telah digoreskan oleh Yusuf Supendi. Dari semua itu tentu akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap PKS dalam Pemilu 2014.

Sebagai partai yang berdiri pada 20 April 2002 dan merupakan kelanjutan dari Partai Keadilan yang berdiri pada 20 Juli 1988, partai ini mempunyai prospek masa depan yang cerah. PKS mengalami perkembangan yang sangat pesat dari waktu ke waktu. Di tengah partai-partai Islam lainnya mengalami penurunan suara, PKS justru dari pemilu ke pemilu melonjak perolehan suaranya. Pada Pemilu 1999, Partai Keadilan dengan nomor urut 24 mampu meraih suara 1.436.565 (1,36%) dengan jumlah kursi di DPR 7. Pada Pemilu 2004, dengan nama baru PKS, partai ini mampu meraih suara sebesar 8.325.020 (7,34%) dengan jumlah kursi mencapai di DPR  45 buah. Pada Pemilu 2009, PKS lolos parlemen threshold dengan meraih suara 8.206.955 (7,88%) dengan jumlah kursi di DPR 57 buah.

Seiring pesatnya perkembangan partai, kader dan pengurus partai lupa bahwa semakin tinggi pohon semakin kencang anginnya, semakin mapan partai semakin tinggi godaannya. Nah di sinilah rupanya haluan yang dipegangnya, haluan Islam, tidak mampu membendung godaan itu. Akibatnya partai ini dari sifatnya yang idealis menjadi pragmatis. Proses tawar menawar kekuasaan dan kepentingan menjadi hal yang biasa di dalam tubuh partai ini.

Pesatnya perkembangan partai inilah yang mengakibatkan PKS mempunyai daya tawar yang tinggi sehingga Presiden SBY berpikir ulang ketika hendak me-reshuffle menteri  dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II yang berasal dari PKS. Namun daya tawar yang tinggi inilah yang menyebabkan PKS menjadi sombong dengan kekuasaannya. Kesombongan ini akhirnya menjelma seperti apa yang dikatakan oleh Guru Besar Universitas Cambridge pada Abad XIX, Lord Acton yang mengatakan power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely, yang artinya, kekuasaan cenderung untuk korup dan kekuasaan mutlak korup secara mutlak.

Hal ini semua seharusnya menjadi intropeksi bagi kader PKS, bahwa apa yang selama ini dirintis, seperti gemar melakukan kegiatan sosial dan kader-kadernya yang terkenal santun dan cerdas, akan sirna bila kader lainnya melakukan tindakan korupsi dan melawan gerakan antikorupsi.

Ardi Winangun
Pengamat Politik dan Pengurus Presidium Nasional Masika ICMI

Yenny bertemu dengan para pendukungnya di makam Gus Dur. (Dok: Sun TV)

JAKARTA - Merosotnya popularitas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) seperti ditunjukkan hasil survei Jaringan Suara Indonesia (JSI) dinilai sebagai bentuk kegagalan mempertahankan citra partai.

"Sejak  berada di koalisi terjadi pergeseran citra, PKS tidak bisa lagi mempertahankan citra sebagai partai bersih, peduli termasuk antikorupsi," kata analis politik dari Charta Politika Arya Fernandes kepada okezone, Minggu (23/10/2011) malam.

Menurut Arya, kasus suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengindikasikan dugaan adanya korupsi di Badan Anggaran DPR telah merugikan PKS.

Selain itu usulan pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disuarakan Ketua DPP PKS Fahri Hamzah ikut andil menurunkan citra PKS. "PKS terus dihantam isu negatif termasuk isu korupsi. Ini yang membuat publik atau simpatisannya kecewa,"  jelas Arya.

Selain itu, Arya menilai, turunnya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono ikut menyumbang melorotnya popularitas PKS.  "Menurunnya tingkat kepuasan atas kinerja pemerintah tentu berdampak negatif terhadap partai mitra koalisi," pungkasnya.

Hasil survei JSI menempatkan tingkat keterpilihan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merosot ke urutan tujuh dengan angka 3,9 persen. Partai Demokrat berada di urutan teratas dengan tingkat elektabilitas 18,2 persen disusul Golkar  (15,1 persen) dan PDIP (12,6 persen).

Sumber : okezone.com

"Semula dijadwalkan 3 Oktober atau dua hari setelah BIL dioperasikan, namun tampaknya baru akan terlaksana akhir Oktober," kata Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Ridwan Syah, di Mataram, Selasa.

Kawasan BIL dengan luas areal 551 hektare itu memiliki landasan pacu 2.750 meter x 40 meter persegi, sehingga mampu didarati pesawat Air Bus 330 atau Boeing 767 dan dapat menampung 10 unit pesawat.

Berbeda dengan Bandara Selaparang Mataram yang luas arealnya hanya 28.881 meter persegi. Terminal penumpang BIL seluas 21 ribu meter persegi, atau empat kali lipat lebih luas terminal Bandara Selaparang Mataram yang hanya 4.796 meter persegi.

Kapasitas tampung terminal penumpang BIL mencapai tiga juta setahun, dengan luas areal parkir 17.500 meter persegi. Berbeda dengan Bandara Selaparang Mataram yang hanya 7.334 meter persegi.

Nilai mega proyek BIL mencapai Rp945,8 miliar, terdiri atas Rp679 miliar tanggungan Angkasa Pura I, dana sebesar Rp110 juta tanggungan Pemprov NTB dan Rp40 miliar dibebankan pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
(A058)  

Editor: Desy Saputra

Heru Lelono mengaku belum bisa memastikan tanggal persisnya. Namun sepertinya perombakan itu tidak akan dilakukan pada awal bulan karena Presiden SBY sedang banyak kegiatan kenegaraan. "Tanggal 11 Oktober beliau keluar kota, tanggal 20 Oktober juga. Mungkin di antara tanggal itu (pengumumannya)," ujar Heru, disela Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, kemarin (28/9).

Heru yang merupakan salah satu Komisaris Bank BRI ini menegaskan bahwa perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Bersatu II bulan depan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. Apalagi masa pemerintahan tinggal tiga tahun lagi. "Target utamanya untuk perbaikan kinerja yang dilakukan setelah evaluasi kinerja dan kebijakan yang dikeluarkan para menteri dalam dua tahun ini," tambahnya.

Meski demikian, Heru tidak menampik bahwa kepentingan politik juga menjadi pertimbangan Presiden dalam memperbaikan kabinet pada bulan Oktober mendatang.  Meski begitu porsi politik tidak besar. "Di Indonesia siapa pun Presidennya tidak bisa lepas dari politik, tetapi dalam reshuffle besok politik bukan pertimbangan utama," tegasnya.

Heru mengakui bahwa faktor kesehatan juga menjadi pertimbangan SBY. Sebab Menteri harus memiliki daya tahan untuk bekerja terus sampai 2014. Ungkapan itu seolah mengisyaratkan rencana penggantian Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Mustafa Abubakar yang beberapa waktu lalu harus dirawat di Singapura akibat sakit jantung. "Kesehatan itu syarat mutlak bagi seorang Menteri," tegasnya.

Heru membenarkan bahwa Presiden SBY sudah melakukan sejumlah pertemuan dengan para pimpinan parpol untuk membicarakan rencana pergantian sejumlah menteri itu.  "Itu fakta politik tetapi yang menjadi sasaran adalah perbaikan kinerja pemerintahan sampai 2014, karena Presiden juga berpikiran untuk memberikan warisan kerja yang baik bagi penggantinya mendatang," ungkapnya.

Dengan target perbaikan kinerja pemerintahan, lanjut Heru, reshuffle kabinet juga akan disertai berbagai perubahan atau pergantian pimpinan di BUMN, badan negara dan komisi-komisi negara. "Perbaikan juga pada BUMN, badan-badan dan komisi-komisi yang terkait dengan pembangunan, semua akan diperbaiki," lanjutnya.

Mengenai posisinya sebagai Komisaris Bank BRI, Heru mengaku dirinya mewakili pemerintah sebagai pemegang saham BRI. Dia menegaskan bahwa secara pribadi Presiden SBY tidak memiliki misi khusus menempatkan dirinya di bank plat merah tersebut. "Tentunya yang punya kepentingan adalah pemerintah sebagai pemegang saham. Tidak ada titipan khusus dari Presiden kepada perusahaan BUMN," tukasnya.

Terkait nama-nama menteri yang bakal diganti, pihak Partai Demokrat juga sudah mulai menyampaikan sinyal beberapa pos yang bakal diganti. Ketua Departemen Perekenomian DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana mengungkapkan, bahwa ada beberapa bidang di kementrian yang perlu mendapat evaluasi yang berbuntut reshuffle.

"Perekonomian ada (yang direshuffle), karena kita butuh ekonomi yang baik," ujar Sutan Bhatoegana, di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Meski tidak menyebutkan siapa yang akan diganti, namun pernyataan Sutan tersebut selaras dengan indikasi yang sempat disampaikan Menko Perekonomian Hatta Radjasa beberapa waktu sebelumnya. Yaitu, pembantu presiden di bidang perekonomian yang akan diganti adalah menteri yang selama ini sering telat rapat. Di internal, menteri yang kerap dicitrakan seperti itu adalah Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh, yang berasal dari Partai Demokrat.

Selanjutnya, Sutan menambahkan, kinerja pembantu presiden di bidang transportasi juga kemungkinan akan ada evaluasi. Apalagi, lanjut dia, dengan seringnya terjadi kecelakaan beberapa waktu terakhir. "Kalau transportasi kan juga mempengaruhi ekonomi, kalau transportasinya bagus, ekonomi juga bagus," tandasnya, kembali tanpa menyebut nama yang bersangkutan. Namun, indikasi yang disampaikan Sutan tersebut diperkirakan menunjuk pada posisi Menteri Perhubungan Freddy Numberi. Salah seorang kader Demokrat pula yang ada di kabinet.

Tidak hanya itu, tambah wakil ketua fraksi Demokrat di DPR itu, carut marutnya birokrasi reformasi birokrasi juga bakal menjadi catatan dan penting dilakukan pembenahan. Apalagi, lanjut Sutan, pelayanan terhadap masyarakat juga tidak maksimal, hingga saat ini. "Reformasi birokrasi, ini sejak jaman Belanda. Dulu biasanya harus melalui 8 meja, sekarang harus 4 meja, kan seperti itu," tegasnya.

Anggota komisi VII DPR tersebut juga memberikan indikasi, bahwa masalah hukum dan pemberantasan korupsi juga harus dibenahi. "Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi penting," tandasnya.

Sementara itu, hawa perombakan kabinet (reshuffle) Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid dua, makin terasa di Istana Kepresidenan. Kemarin (28/9), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima paparan dari Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Kantor Presiden.

Wapres Boediono dan hampir seluruh anggota KIB jilid dua ikut hadir untuk mendengarkan masukan dari Wantimpres. Hanya Menlu Marty Natalegawa dan Menkeu Agus Martowardojo yang tidak tampak karena tengah berada di luar negeri. Keduanya diwakili Wamenlu Triyono Wibowo dan Wamenkeu Anny Ratnawati.

Usai rapat yang berlangsung tertutup selama sekitar dua jam itu, anggota Wantimpres Ryaas Rasyid mengaku tidak memberikan masukan terkait reshuffle. "Kita memberikan masukan mengenai ini lho situasi, implikasi tentang kinerja kabinet," katanya.

Dia menyebutkan, ada beberapa masalah di bidang ekonomi yang perlu untuk ditinjau kembali. Termasuk berkaitan dengan keseimbangan pembangunan wilayah timur dan barat Indonesia. "Juga menyangkut reformasi birokrasi," ujar Ryaas. Kemudian juga mengenai hubungan dengan parlemen sehingga pembahasan RUU tidak tersendat.

Menurut pria kelahiran Gowa, Sulawesi Selatan itu, presiden akan menyampaikan policy speech terkait dengan rencana tiga tahun ke depan. Rencananya, pidato tersebut disampaikan sebelum 20 Oktober.

Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan, masukan dari Wantimpres lebih kepada implementasi strategi pemerintah selama ini. Menurutnya, tidak ada kementerian tertentu yang secara khusus disorot.

Meski begitu, Julian menegaskan, presiden tetap melakukan persiapan penataan kabinet dengan memerhatikan pertimbangan dari Wantimpres. Proses reshuffle, disebutnya, akan dimulai pada minggu awal bulan Oktober. "Presiden akan berkomunikasi (dengan para menteri)," katanya.

Sementara itu, Ketua UKP4 (Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) Kuntoro Mangkusubroto mengungkapkan, masih ada kementerian yang mendapatkan rapor merah berdasarkan evaluasi UKP4. "Merata merah di semua kementerian," katanya. Namun dia menolak membeberkan lebih jauh hasil evaluasinya.

Kuntoro hanya mengatakan, rapor merah tersebut berkaitan dengan target kinerja kementerian yang tidak tercapai seperti yang direncanakan di awal tahun. "Misalnya apabila ada program yang tidak mencapai sasaran," ujarnya.

Sementara itu, menteri yang santer dikabarkan bakal digusur dari kabinet terlihat enggan menanggapi isu reshuffle. Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh misalnya. Dia memilih untuk tidak memersoalkan masalah reshuffle karena merupakan hak prerogatif presiden. "Gini ya, dari pada main ketapel lebih baik makan rujak. Dari pada bicara reshuffle, lebih baik nonton lawak," elaknya sembari bergegas.

Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa memilih untuk berjalan cepat baik saat masuk ke kompleks Kantor Presiden maupun saat hendak menuju mobilnya. Begitu juga dengan Menakertrans Muhaimin Iskandar yang irit bicara saat ditanya mengenai reshuffle. Dia hanya mengaku belum ada pembicaraan dengan SBY terkait reshuffle.

Namun pendapat berbeda disampaikan Menteri PDT Helmy Faisal yang juga berasal dari partai dengan Muhaimin, yakni PKB. "Beberapa kali Muhaimin diajak bicara. Saya kira itu bertahap pembicaraannya," katanya.

Terkait ramai-ramai soa reshuffle, Pengamat ekonomi Imam Sugema mengatakan akibat banyaknya menteri yang berasal dari partai politik maka kebijakan yang dihasilkan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II hingga saat ini bias dan bukan merupakan kebijakan yang lahir dari keinginan masyarakat. "Kebijakan yang diambil lebih banyak berdasarkan kepentingan partai politik. Kalau sudah begitu saya kira banyak menteri yang layak direshuffle," ketusnya.

Menurutnya, kinerja sejumlah menteri ekonomi belum maksimal sehingga layak untuk dilakukan perombakan. Kinerja tim ekonomi KIB II selama ini tidak melahirkan program dan kinerja yang memuaskan. "Komposisi menteri ekonomi yang baru harus lebih baik. Kalaupun bukan dari kalangan profesional, misalkan dari partai politik lagi, setidaknya harus punya "sense" dalam urusan ekonomi," jelasnya. (wir/dyn/fal)

 

Sumber : JPPN

Jakarta - Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengaku tidak khawatir terhadap melemahnya nilai tukar rupiah terhadap US$ yang sempat membuat rupiah merosot hingga Rp8.900 per US$. Menurutnya, fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat.

"Ini sesaat karena tidak berkaitan dengan fundamental ekonomi kita. Kita bagus kok, di pasar modal memang ada aksi profit taking dari para pemain luar negeri, itu biasa saja. Dan yang dilepas saham perbankan kita harusnya sudah terbiasa," ujar Hatta, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/9).

Dia menjelaskan, pemerintah sudah menyiapkan seluruh kebijakan untuk merespon apabila dalam jangka pendek terjadi resesi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa. "Resesi AS dan Eropa itu tidak berlangsung ke kita. Tapi kalau China terpukul, maka gelombang berikutnya akan bisa ganggu ekspor kita. Makanya kita perkuat diversifikasi ekspor," katanya.

Menurut Hatta, perdagangan ekspor impor di antara negara-negara Asia saat ini semakin kuat. Indonesia juga terus meningkatkan nilai perdagangannya dengan negara-negara di Asia. "Contohnya dengan Thailand kita sudah US$ 14 miliar. Vietnam kita tingkatkan US$ 5 miliar. Lalu jaga daya beli masyarakat agar konsumsi cukup. Inflasi kita kendalikan dan rebut pasar domestik dengan produk kita. Makanya perdagangan dalam negeri kita benahi," tegas Hatta.(wah) 

Sumber :  Skalanews

Jakarta - Komisi V DPR yang membidangi transportasi membentuk Panja Transportasi Nasional karena seringnya terjadi kecelakaan. Panja akan segera memanggil Menteri Perhubungan Freedy Numbery terkait seringnya terjadi kecelakaan transportasi.

"Semua pihak nanti akan kita panggil. Menteri, dirjen dan semua. Kita prihatin dengan banyaknya kecelakaan transportasi akhir-akhir ini," ujar Wakil Ketua Komisi V, Muhidin Mohamad Said kepada wartawan, Rabu (28/9/2011).

Menurut Muhidin, dalam hal transportasi titik lemahnya berada di pengawasan. Oleh karena itu, politisi Golkar ini meminta Kemeterian Perhubungan lebih intensif dalam melakukan pengawasan.

"Peraturan kita sudah punya, UU juga sudah ada. Tetapi yang lemah adalah masalah pengawasan, ini yang harus ditingkatkan agar kecelakaan bisa diminalisir," terangnya.

Terkait peristiwa KM Kirana IX yang terbakar di Dermaga Gapura Surya Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur dan menewaskan 8 penumpang, Komisi V menyayangkan hal tersebut. "Itu juga nantinya akan kita tanyakan, semua terkait kecelakaan transportasi kita akan minta klarifikasi," imbuhnya.

Sumber : Detik News